Sebagai negara kepulauan yang besar, sebah momok tersendiri ketika harus mengurus batas-batas wilayahnya. Tentu dengan terdaftarnya Indonesia sebagai anggota PBB dan Indonesia juga politik Internasionalnya bebas aktif. Maka sudah sepatutnya Indonesia mengikuti cara-cara yang sah dalam menyelesaikan Sengketa perbatasan dengan negara tetangganya.

1. Metode- Metode Diplomatik

a) Negosiasi

Negosiasi merupakan tekhnik penyelesaian sengketa yang paling tradisional dan paling sederhana. Dalam tehnik negosiasi penyelesaian sengketa tidak melibatkan pihak ketiga. Pada dasarnya negosiasi hanya berpusat pada diskusi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait. Bilamana jalan keluar dari semgketa ditemukan kedua pihak, maka akan berlanjut pada pemberian konsesi dari tiap pihak kepada pihak lawannya. Terkadang negosiasi merupakan cara pertama sebelum para pihak menggunakan cara-cara lain.

b) Mediasi

Mediasi bentuk lain dari negosiasi, namun mediasi melibatkan pihak ketiga yang bertindak sebagai pelaku mediasi (mediator). Seorang mediator merupakan pihak ketiga yang memiliki peran yang aktif untuk mencari solusi yang tepat untuk melancarkan terjadinya kesepakatan antara pihak-pihak yang bertikai. Mediasi hanya dapat terlaksana dalam hal para pihak bersepakat dan mediator menerima syarat-syarat yang diberikan oleh para pihak yang bersengketa.

c) Inquiry

Metode ini digunakan untuk mencapai penyelesaian sebuah sengketa dengan cara mendirikan sebuah komisi atau badan yang bersifat internasional untuk mencari dan mendengarkan semua bukti-bukti yang relevan dengan permasalahan kemudian, berdasarkan bukti-bukti dan permasalahan yang timbul badan ini akan dapat mengeluarkan sebuah fakta yang disertai dengan penyelesaiannya.

d) Konsiliasi

Metode penyelesaian pertikaian yang bersifat intenasional dalam suatu komisi yang dibentuk oleh pihak-pihak baik sifatnya permanent atau sementara berkaitan dengan proses penyelesaian pertikaian.

Perbedaan antara konsiliasi dan mediasi adalah: mediasi merupakan perluasan dari negosiasi, sedangkan konsiliasi memberikan peran bagi pihak ketiga byang setaraf dengan inquiry atau arbitrasi. Dalam hal pencarian fakta pada konsiliasi bukanlah hal yang mutlak harus ada. Sedangkan bagi penyelesaian yang diajukan tidak memiliki kekuatan memaksa yang kemudian menunjukkan kemiripan dengan mediasi.

2) Metode-metode Legal

Metode ini adalah cara penyelesaian sengketa internasional secara judicial (hukum) dalam hukum internasional, yang tentu saja berbeda dengan system hukum nasional. Beberapa penyelsaian secara hukum yaitu :

a) Arbitrase

Metode ini digunakan dalam hukum nasional dan hukum internasional. Secara tradisional arbitrasi digunakan bagi persoalan-persoalan hukum, biasa persengketaan mengenai perbatasan dan wilayah. Arbitrase memberikan keleluasaan bagi para pihak yang bersengketa untuk menentukan proses perkara. Hal tersebut dibuktikan dengan kebebasan para pihak untuk memilih para arbitrator.

b) The International Court of Justice (ICJ)

Mahkamah Pengadilan Internasional merupakan pengadilan yang memiliki yurisdiksi atas berbagai macam persoalan internasional. ICJ mendapatkan kewenangan untuk memutuskan atas sebuah kasus melalaui persetujuan dai semua pihak yang bersengketa. Fungsi pengadilan ini dinyatakan dalam Piagam PBB pasal 38 (1), yaitu: memutus perkara sesuai dengan hukum internasional atau berlandaskan pada sumber-sumber hukum internasional. Dalam memutus perkara, pengadilan harus memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa. Bahkan tidak menutup kemungkinan bagi pengadilan untuk mengunjungi objek sengketa.

Menurut pasal 60 putusan bersifat final dan mengikat yang mana dibatasi oleh pasal 59 yang menyatakan bila putusan hanya mengikat kepada para pihak yang terkait. Dalam hal salah satu pihak gagal menjalankan kewajibannya maka pihak yang dirugikan dapat mengajukannya kepada Dewan keamanan (Pasal 94).

c) Pengadilan-pengadilan Lainnya

Salah satu model penyelesaian hukum yang acapkali timbul adalah terkait dengan dengan persengketaan dalam perdagangan internasional. WTO sebagai sebuah organisasi perdagangan dunia memiliki system tersendiri dalam kaitannya untuk penyelesaian sengketa. Sistem Peradilan ini dibentuk 1994 berbarengan dengan berdirinya WTO. Sistem ini dibentuk untuk menyelesaikan hal-hal yang terkait dengan perjanjian-perjanjian perdagangan dan menggunakan konsultasi-konsultasi antar pihak, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.

Contoh lain adalah pengadilan yang didirikan atas dasar Konvensi Hukum Laut 1982. Pengadilan ini ditujukan untuk menangani persoalan-persoalan yang timbul akibat hukum laut yang baru.

3. Penyelesaian Sengketa Melalui Organisasi Internasional

a) Organisasi Regional

Dalam Deklarasi Manila (1982), tentang penyelesaian sengketa secara damai dinyatakan terdapatnya penyelesaian melalui organisasi regional. Contoh organisasi regional : NATO, Masyarakat Ekonomi Eropa, ASEAN, Liga Arab, dll. Salah satu fungsi utama organisasi regional adalah menyediakan wadah yang terstruktur bagi pemerintah-pemerintah untuk melakukan hubungan-hubungan diplomatic. Tentu saja, penyelesaian sengketa-sengketa akan menjadi lebih mudah mengidentifikasi persoalannya sebelum mencapai tahap yang lebih rumit.

b) PBB

Sebagaimana amanat yang dinyatakan dalam pasal 1 Piagam PBB, salah satu tujuannya adalah mempertahankan perdamaian dan keamanan internasional. Tujuan tersebut sangat terkait erat dengan upaya penyelesaian sengketa secara damai. Karena tidak mungkin perdamaian dapat tercipta apabila sengketa antar Negara tidak dapat terselesaikan. Sehingga tepatlah kiranya bila kita katakana sebuah mekanisme bagi penyelesaian sengketa merupakan hal yang penting bagi pencapaian tujuan dari PBB.

Institusi PBB yang sangat penting dalam menyelesaikan pertikaian secara damai adalah : Dewan Keamanan (Pasal 33: penyelesaian sengketa menurut cara-cara damai); Majelis Umum (Pasal 14 : ), dan Sekretaris Jendral PBB (Pasal 99).

Contoh Kasus dan Penyelesaiannya

No	Permasalahan	Negara Lain yang Terlibat	Penyelesaian
1	Kasus Ambalat	Malaysia	Melakukan pertemuan liberal guna membahas masalah dengan perundingan, dan memutuskan Pulau Ambalat tetap sebagai wlayah NKRI
2	Kasus Wilayah Camar Bulan dan Tanjung Datuk	Malaysia	Melalui pertemuan Indonesia – Malaysia di Semarang pada tahun 1978, memutuskan wilayah Camar Bulan dan Tanjung Datuk menjadi bagian dari wilayah Malaysia
3	Kasus Pulau Simakau	Singapura	Melakukan klarifikasi bahwa pulau yang dimaksud adalah pulau Simakau milik Singapura. Jadi, terdapat dua pulau yang bernama sama yang dimiliki Indonesia dan Singapura
4	Kasus Pulau Batik	Timor Leste	Pemangku adat antara wilayah Perbatasan Amyoung dan Ambenu, ingin menyelesaikan titik batas dan meminta izin pemerintah pusat untuk memfasilitasi tersebut. Kedua Negara belum diperbolehkan beraktivitas di daerah perbatasan tersebut
5	Kasus Pulau Miangas	Filiphina	Dinyatakan lebih lanjut dalam protocol perjanjian ekstradisi Indonesia – Filiphina mengenai defisi wilayah Indonesia yang menegaskan Pulau Miangas adalah Milik Indonesia atas dasar putusan Mahkamah Arbitrase Internasional 4 April 1928
6	Kasus Pulau Nipa	Singapura	Kementrian Pertahanan Mengkampanyekan Untuk Mereklamasi Pulau Nipa karena pada tahun 2004 sampai 2008 penduduk menjual pasir pantai Pulau Nipa kepada Singapura. Langkah KemHan ini menghabiskan dana lebih dari 30 Miliyar Rupiah

Lokasi:

Sufyan97

Upaya penyelesaian sengketa Perbatasan dan Contohnya (di Indonesia)